Sikap Tegas Wabup Konawe Beri Ultimatum ASN Pengguna Randis, Kembalikan atau Dijemput Polisi

 

Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, yang dipercayakan sebagai Ketua Tim Penertiban Aset Randis, menyatakan bahwa upaya pelacakan randis ini akan dilakukan secara masif dan sistematis, Kamis (10/4/2025).

“Kalau tidak dikembalikan, kami akan menyurat ke Reskrim Polres Konawe dengan laporan penggelapan,”

UNAAHA (mediakonawe.com)

 Pemerintah Kabupaten Konawe tengah mengambil langkah tegas terhadap kendaraan dinas (randis) yang tidak kunjung dikembalikan oleh para pihak yang pernah menggunakannya. Tak tanggung-tanggung, Bupati Konawe mengeluarkan ultimatum keras: kembalikan dalam dua minggu, atau polisi yang turun tangan. 

Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, yang dipercayakan sebagai Ketua Tim Penertiban Aset Randis, menyatakan bahwa upaya pelacakan randis ini akan dilakukan secara masif dan sistematis.

“Kami sudah bentuk tim khusus. Seluruh kendaraan dinas, baik roda dua maupun empat, yang belum dikembalikan harus segera dikembalikan. Kami beri waktu dua minggu,” tegasnya di Unaaha, Kabupaten Konawe, Kamis (10/4/2025).

Jika peringatan ini tak digubris kata Syamsul, Pemkab tidak segan membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Kalau tidak dikembalikan, kami akan menyurat ke Reskrim Polres Konawe dengan laporan penggelapan,” ancamnya.

Lebih jauh, Wabup Syamsul memberi pilihan tegas bagi para pemegang randis. 

“Silakan pilih, mau hadapi tim dari Pemda atau tim dari Reskrim," imbuhnya. 

Pernyataan senada juga diungkapkan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, saat memimpin apel gabungan beberapa hari lalu. Ia menegaskan, pencarian randis yang hilang menjadi prioritas pemerintah saat ini

"Kita kasi ultimatum untuk segera kembalikan. Kita ingin tertibkan semua ini," tegasnya. 

Langkah ini diambil menyusul teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya aset pemerintah yang tidak jelas keberadaannya. Pemkab Konawe berencana melelang randis-randis tersebut setelah dikembalikan, sesuai aturan yang berlaku.

Dengan langkah berani ini, Pemkab Konawe menunjukkan komitmennya dalam menertibkan aset daerah dan menutup peluang terjadinya kebocoran anggaran akibat aset yang tidak dikelola dengan baik. JM