Presiden Jokowi: kemitraan usaha antar pengusaha kecil dan besar harus dikonkretkan

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat membuka Mukernas dan Holaqah Ekonomi Nasional HPN di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Tadi saya sempat bertanya kepada Ketua HPN sebenarnya apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengusaha? Dijawab beri kami kesempatan dan peluang, kedua berikan kami akses baik permodalan maupun proyek di pemerintah maupun BUMN

MEDIA KONAWE, Jakarta  - Presiden Joko Widodo menyatakan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dengan pelaku usaha besar harus dikonkretkan sehingga pengusaha kecil dapat berkembang dan maju.

"Menurut saya kemitraan ini harus segera dikonkretkan tidak hanya dengan pemerintah dan BUMN tapi juga dengan pengusaha besar dan konglomerat," kata Presiden Jokowi ketika menghadiri dan membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) di Jagakarsa Jakarta Selatan, Jumat, 5 Mei 2017.

Ia menyebutkan dalam paket kebijakan ekonomi memang sudah disinggung mengenai kemitraan usaha.

"Tadi saya sempat bertanya kepada Ketua HPN sebenarnya apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengusaha? Dijawab beri kami kesempatan dan peluang, kedua berikan kami akses baik permodalan maupun proyek di pemerintah maupun BUMN," kata Jokowi.

Presiden menyebutkan untuk mengkonkretkan kemitraan, dalam dua pekan ke depan, akan dipertemukan pengusaha kecil dengan kementerian dan BUMN yang memiliki banyak proyek. Selain itu juga dengan pengusaha besar atau konglomerat.

"Nanti langsung saya pertemukan, saya hanya melihat. Ini memang harus konkret, kalau tidak nanti saya disentil lagi oleh Ketua PBNU," katanya.

Presiden juga menjanjikan adanya redistribusi aset berupa lahan yang selama bertahun-tahun hanya diberikan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan.

"Ini kita ubah, akan diberikan kepada rakyat, koperasi, UKM, tidak hanya diberikan begitu saja tapi harus dipastikan bisa membuat lahan itu produktif," katanya.

Presiden menyebutkan pemerintah harus tahu lahan yang diterima itu akan digunakan untuk apa, apakah ditanami kopi, coklat, sawit atau lainnya.

"Kita tidak mau konsesi ini dipindahtangankan di tengah jalan. Ini kita tidak mau," tegas Jokowi.

Ia menyebutkan saat ini ada 12,7 juta hektare lahan yang siap untuk diredistribusikan kepada rakyat.

"Menko Perekonomian sedang mencari cara redistribusinya seperti apa, bagaimana membuat klusternya, bagaimana penerimanya. Jangan sampai muspro, harus betul-betul bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi," kata Presiden Jokowi. MK